Tarif jalan tol naik. Apakah kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukungnya juga naik? Entahlah. Saya sendiri jarang menggunakan jalan tol. Bukan apa apa, tapi memang bisa dikata saya hampir tidak pernah keluar kemana-mana. Sekalinya keluar, juga lebih banyak di jalan reguler (bukan tol).
Beberapa hari ini saya mencoba mencari di Headline suratkabar dan majalah yang juga diterbitkan secara online. Tapi sepertinya tarif tol yang naik ini bukan berita besar. Kalaupun muncul, hanya sekilas lalu saja. Tidak ada opini dan pemberitaan yang meluas mengenai ekses kenaikan. Paling juga berita tentang banyaknya uang kembalian sebesar Rp. 6.000 yang tidak diambil kembali oleh para pengguna jalan tol. Itu saja.
Ah, mungkin karena pengguna jalan tol yang bermobil seharga lebih dari seperempat milyar itu jauh lebih banyak daripada mereka para pengguna setia angkutan umum. Jadi kenaikan yang hanya sekian ribu rupiah itu sama sekali tidak mengurangi anggaran biaya belanja mereka di banyak Mall di Jakarta dan sekitarnya (maksudnya, Singapura, Kualalumpur, Bangkok, dan lain sebagainya). Dengan demikian, mereka tidak perlu ngomong ini itu di media massa.
Kalau mereka para pekerja kantoran yang keringetan berdesakan di bus kota, mana pernah opini dan komentar mereka ditulis secara bombastis di media massa. Inilah faktor “Who” (who’s speaking, who’s acting…??”)
Sambil bernada mengejek, saya sempat berkomentar ketika mendengar ‘perempuan tercinta saya’ mengeluh tentang tarif tol yang katanya bukan kebijakan yang populer dan sama sekali bukan pada waktu yang tepat. Tarif tol naik, otomatis akan diikuti dengan kenaikan tarif bus kota, sementara bulan puasa sudah tinggal menghitung hari saja. Notabene, harga sembako naik. Setelah puasa dan lebaran, diikuti dengan Natal dan Tahun baru. Dengan tarif bus kota yang sekarang saja, (menurut dia) sama sekali tidak seimbang dengan kualitas pelayanan yang didapat.
“Itulah putusan gubernur pilihanmu. Lihat saja, apa ke depannya dia akan kembali mengeluarkan kebijakan semelekethe lagi. Kebijakan yang sama sekali tidak melihat akibatnya secara komprehensif terhadap masyarakat Jakarta.”
Padahal keputusan naiknya tarif tol ini bukan lantaran gubernurnya baru. Tapi lontaran ketus saya itu muncul karena saya masih kesal juga. Dia memilih gubernur lebih karena faktor partai. Yaah, meskipun memang dua kandidat gubernur kemarin (menurut saya) tidak ada yang begitu pas, tetapi pemilihan gubernur dengan hanya memandang partai yang mengusung dia saja menurut saya bukan alasan yang baik.
Jadi, memang lebih baik ada calon independen non-partai. Jadi kita melihat dan menentukan pilihan karena memang si calon itu adalah pilihan terbaik dari yang ditawarkan. Kalau apatis dengan semua calon? Ndak usah datang ke bilik suara saja, dan bisa mencemooh tanpa beban. Seperti saya.
Hahahaha….
